Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dihindari. Hanya saja, pemerintah bisa melakukan empat hal untuk…
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah merancang sistem kerja di mana saja atau Work from Anywhere (WFA) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin mendukung…
Percepatan vaksinasi Covid sebagai salah satu cara untuk mencegah varian Omicron. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta pemerintah daerah (pemda) dapat mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Ia…
Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, meminta kepada semua pihak tidak menodai penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2020 dengan praktek-praktek curang. Termasuk menggunakan jabatan dan aparat…
Jakarta - Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai sejumlah pelaksanaan Pilkada telalh mematuhi protokol kesehatan (prokes). Oleh karena itu, menurutnya Pilkada yang sudah memasuki tahapan kampanye dan debat kandidat harus…
Jakarta, JurnalBabel.com – Penemuan kasus positif baru Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat akhir-akhir ini, telah membuat semua pihak resah. Beriringan dengan itu, berkembang narasi yang menuntut penundaan kembali Pilkada Serentak…
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Zulfikar Arse Sadikin berpandangan, sanksi denda Rp.100 juta atau pidana penjara 1 tahun bisa ditetapkan pada pelanggar protokol kesehatan dalam proses Pilkada…
Jakarta: Syarat fasih baca Alquran bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam pengisian jabatan kosong di Pemerintahan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dikritisi. Kefasihan membaca Alquran disebut tak berhubungan dengan kerja ASN. “Tidak tepat jika…
Jakarta, JurnalBabel.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunda semua proses hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap bakal calon atau calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang diduga melakukan tindak…
Berbagai kalangan mendesak dibentuknya partai politik (parpol) lokal di Papua sebagai amanat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Regulasi tersebut…