Komisi II: Pj Jangan Jadi Alat Menangkan Parpol atau Calon Tertentu

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kemendagri transparan dan tidak memiliki motif politik praktis dalam penunjukan penjabat kepala daerah.

Ia mewanti-wanti jangan sampai Pj kepala daerah menjadi alat politik untuk membantu partai politik tertentu.
“Itu ada prosesnya (penunjukan Pj), ya silakan saja, yang penting jangan sampai ada interest menjadikan Pj itu alat memenangkan partai dan pasangan calon tertentu ke depan,” kata Zulfikar kepada kumparan, Senin (10/1).
Berdasarkan catatan kumparan, 271 daerah itu terdiri dari 101 daerah hasil Pilkada 2017 yang habis pada 2022, salah satunya DKI Jakarta.
Kemudian 171 daerah hasil Pilkada 2018 yang habis 2023, di antaranya yakni Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Nantinya, 271 daerah akan dijabat oleh Pj sampai ada kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024. Pj ditunjuk langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

Politikus Golkar itu menegaskan, Pj harus bersikap netral ketika memimpin daerah. Hal ini tentu berdampak baik pada birokrasi. Sebaliknya, jika Pj berpolitik, maka akan merusak tatanan sistem yang ada.

“Kita ingin eksekutif kita itu, terutama birokrasi, makin baik dalam kerja. Karena kita punya harapan birokrasi berkelas dunia. Salah satunya punya profesionalitas, imparsialitas, meritokrasi,” harap dia.

“Kalau nanti dia dipakai untuk memenangkan, mendukung (partai dan calon tertentu dalam Pemilu), itu kan kita jadi mundur lagi ke belakang, set back,” lanjutnya.

Zulfikar menekankan agar Pj sebaiknya dipilih dari ASN eselon satu dan dua. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah masih memiliki banyak ASN eselon satu dan dua untuk dijadikan Pj.

“Menurut saya, banyak kok eselon satu dan dua di pusat dan provinsi yg bisa jadi Pj, bahkan di Kabupaten/kota bisa jadi Pj, sekda-sekda (sekretaris daerah) itu. Kita tidak kekurangan stok, orang, yang punya kualifikasi yang dibutuhkan,” kata Zulfikar.

“Tinggal komitmen kita saja, terutama eksekutif, bagaimana memastikan itu semua bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.

Sumber:
https://kumparan.com/kumparannews/komisi-ii-pj-jangan-jadi-alat-menangkan-parpol-atau-calon-tertentu-1xHVwwIxlyf/full