Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kemendagri transparan dan tidak memiliki motif politik praktis dalam penunjukan penjabat kepala daerah.
Nantinya, 271 daerah akan dijabat oleh Pj sampai ada kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024. Pj ditunjuk langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.
Politikus Golkar itu menegaskan, Pj harus bersikap netral ketika memimpin daerah. Hal ini tentu berdampak baik pada birokrasi. Sebaliknya, jika Pj berpolitik, maka akan merusak tatanan sistem yang ada.
“Kalau nanti dia dipakai untuk memenangkan, mendukung (partai dan calon tertentu dalam Pemilu), itu kan kita jadi mundur lagi ke belakang, set back,” lanjutnya.
“Menurut saya, banyak kok eselon satu dan dua di pusat dan provinsi yg bisa jadi Pj, bahkan di Kabupaten/kota bisa jadi Pj, sekda-sekda (sekretaris daerah) itu. Kita tidak kekurangan stok, orang, yang punya kualifikasi yang dibutuhkan,” kata Zulfikar.
“Tinggal komitmen kita saja, terutama eksekutif, bagaimana memastikan itu semua bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.
Sumber:
https://kumparan.com/kumparannews/komisi-ii-pj-jangan-jadi-alat-menangkan-parpol-atau-calon-tertentu-1xHVwwIxlyf/full