
JANGAN SAMPAI RAKYAT TIDAK PUNYA DAYA BELI
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dihindari. Hanya saja, pemerintah
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jatim III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo)
di Official Website Zulfikar Arse Sadikin
Saya Zulfikar Arse Sadikin lahir di Yogyakarta pada 28 Oktober 1975. Pada Pemilu 2019, saya mendapatkan amanah dari 44.532 pemilih di Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso) sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 Fraksi Partai Golkar. Saat ini, saya berada di Komisi II DPR RI yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang: Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, dan Pertanahan dan Reforma Agraria.
Sesungguhnya amal perbuatan itu dihitung berdasarkan niatnya, maka seluruh kerja-kerja politik ini saya niatkan untuk beribadah kepada Allah demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur
|pojok informasi|
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dihindari. Hanya saja, pemerintah
JAKARTA, iNews.id – Pemerintah tengah merancang sistem kerja di mana saja atau Work from Anywhere (WFA) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota Komisi II
Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kemendagri transparan dan tidak memiliki motif politik praktis dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Ia mewanti-wanti jangan
Percepatan vaksinasi Covid sebagai salah satu cara untuk mencegah varian Omicron. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta pemerintah daerah (pemda) dapat
Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, meminta kepada semua pihak tidak menodai penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2020 dengan praktek-praktek curang.
Jakarta – Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai sejumlah pelaksanaan Pilkada telalh mematuhi protokol kesehatan (prokes). Oleh karena itu, menurutnya Pilkada yang sudah memasuki tahapan